Jadi Eksekutor Pembunuhan, Anggota DPRD Resmi Ditahan

  • Whatsapp

KABAR BANGKALAN-Kendati sudah berstatus sebagai wakil rakyat, HF justru terlibat dalam tindak kriminal, yakni sebagai eksekutor penembakan kasus di Kecamatan Sepulu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tersebut, menyerahkan diri ke Polres Bangkalan setelah mangkir dari panggilan polisi. Atas kasus itu Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan menyerahkan kasusnya pada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Bacaan Lainnya

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo mengungkapkan, pemeriksaan tersangka HF telah selesai dan lengkap. Untuk uji laboratorium atau uji balistiknya dia terima. Berdasarkan hasil uji itu proyektil dan senjata api (senpi) yang digunakan, sesuai bahwa senjata itulah yang digunakan HF terhadap korban, Luddin.

“Mulai hari ini tersangka HF kami lakukan penahanan,” katanya, Senin (24/5/2021).

Sedangkan, berdasarkan dari rekonstruksi dan barang bukti serta keterangan saksi, HF memang sebagai eksekutor. Untuk rekonstruksi ada 11 item. Pemilik senpi bukan milik HF, namun dua terduga pelaku lainnya yang sebelumnya sudah ditahan.

“Pemilik senpi malah pamannya Sofyan yang meninggal di Arosbaya itu. Tapi kemudian dipegang oleh HF,” ungkapnya.

Menurut AKP Sigit, senpi tersebut merupakan senjata rakitan dan tidak memiliki izin. Akibat perbuatan tersebut, HF dijerat pasal 340 jo 55 KUHP dan 338 jo 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dilakukannya penembakan itu karena atas dasar rasa sakit hati. Sebab, pegawai HF atas nama S yang juga terlibat penembakan, kehilangan sepeda motor di rumah atau toko HF. Saat mendatangi Luddin (korban) yang diduga sebagai pelaku pengambilan sepeda motor milik pegawainya itu.

“Ternyata L melawan dan di situlah terjadi penembakan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Bangkalan Fathurrosi menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian Bangkalan untuk melakukan proses hukum atau penyidikan terhadap HF. Sebagai pimpinan BK, dia akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Dan mudah-mudahan polisi bisa bekerja secara profesional menangani kasus ini,” tuturnya.

Untuk sanksi terhadap HF, akan menunggu proses hukumnya terlebih dahulu. Jika dalam proses hukum anggota Komisi A DPRD Bangkalan ini bersalah, dia akan mengembalikan ke partainya.

“Kalau sanksi pemecatan itu yang berwenang partai politik yang bersangkutan,” tandasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *