Hasil Pilkades Bangkalan, Tiga Desa Sengketakan ke PTUN

  • Whatsapp

KABAR BANGKALAN-Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Bangkalan, masih menyisakan persoalan. Terdapat tiga desa menyengketakan hasil pilkades ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Masing-masing, Desa Mrandung, Patenteng dan Paseseh.

Bacaan Lainnya

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid, Rabu (9/6/2021).

Menurut dia, awalnya ada 8 desa yang tidak menerima hasil pilkades tahun ini. Namun, dari hasil koordinasi antar desa yang bersengketa, saat ini hanya tinggal tiga desa yang melanjutkan laporannya ke PTUN. 

“Desa lainnya sudah menerima hasil penyelesaian kami, yang tiga desa ini masih belum puas dan kami sarankan untuk ke PTUN. Sekarang laporannya sudah di PTUN,”  ujarnya.

Pihaknya menegaskan, meski masih ada desa yang bersengketa pelantikan yang direncakan bulan Juli  akan tetap dilaksanakan. Sehingga, sengketa yang masih belum ada penyelesaian dari PTUN tidak mempengaruhi jadwal pelantikan. “Sama-sama lah, barengan. Jadi, desa yang bermasalah ini di PTUN, pelantikan juga harus berjalan sesuai jadwal yang sudah kami tentukan,” tegasnya.

Dijelaskan, apabila masih menunggu keputusan dari sengketa tiga desa, akan mempengaruhi calon keplaa desa (cakades) yang nantinya akan dilantik.  “Jika yang menang si A, kemudian hasil PTUN memenangkan B. Maka kami akan mengikuti hasil yang dari PTUN ini. Intinya sama-sama berjalan,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.  Menurutnya, jika masih ada desa yang tidak terima dengan hasil pilkades kemudian diselesaikan oleh tim fasilitator panitia pemilihan kepala desa (TFP2KD) belum puas, pihak yang menggugat bisa menyelesaikan masalah itu ke PTUN.

“Kami sesuai jadwal akan melantik tanggal 8 Juli sesuai jadwal, habisnya masa jabatan kepala desa lama. Jikalaupun masih ada keberatan dengan hasil pilkades ini, bisa mengajukan keberatan di PTUN. Sambil lalu mereka menyelesaikan di PTUN, kami akan berlanjut sesuai jadwal,” tukasnya.

Disinggung mengenai keputusan PTUN bagi desa yang bersengketa, baik mengabulkan maupun salah satu cakades diterima keberatannya, pihaknya mengaku akan mengikuti perundang-undangan dan peradilan yang berlaku.

“Kami akan mengikuti aturan sesuai undng-undang,” tegasnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *