Terlalu Sedot Anggaran, Pemkab Dituntut Evaluasi Kinerja THL

  • Whatsapp
MUSAWWIR: Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan

KABAR BANGKALAN|Belanja pegawai tahun 2020 di Bangkalan dinilainya tidak efektif. Sebab realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar 95,35 persen dari target. Rinciannya, realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 senilai 94,64 persen dan belanja langsung tahun 2020 senilai 96,69 persen.

Pernyataan yang disampaikan Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Musawwir tersebut, setelah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan 2020.

Menurut Musawwir, dominasi belanja tidak langsung dan belanja pegawai pada belanja daerah tahun 2020, Jika dipersentasekan, belanja tak langsung ini mencapai 61,16 persen atau Rp1.294.195.071.496,21 dan belanja pagawai mencapai 50,17 persen atau Rp1.061.630.419.881,41.

Realisasi inilah yang menurut Musawwir menunjukkam belanja daerah tahun 2020 banyak dihabiskan untuk kegiatan sehari-hari oleh Pemkab Bangkalan, sementara manfaatnya hanya untuk jangka pendek. Kemudian banyak digunakan juga untuk kompensasi pegawai daerah.

“Belanja daerah APBD tahun 2020 dapat disimpulkan tidak dikelola secara efektif, proporsional dan patut,” kata Musawwir yang sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan segera menindaklanjutinya.

Kondisi itu juga dinilai bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Akibatnya, kata dia, Pemkab Bangkalan tidak bisa menjadi daerah mandiri dan selalu ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat dan provinsi. Untuk itu, dia meminta Pemkab Bangkalan agar mengurangi ketergantungan tersebut dengan cara meningkatkan pendapatan asli daeraf (PAD).

“Jadi walaupun dapat WTP, tahun ini harus ada evaluasi, dibenahi dan efisiensi pada APBD termasuk didalamnya belanja pegawai oleh TAPD,” tuturnya.

Sejak dulu, imbuh Musawwir, pihaknya selalu menyoroti mengenai  belanja pegawai ini, namun tidak ada perubahan. Dia memberikan dorongan agar ada penilaian lagi dan mengkaji ulang tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kemudian mengurangi hal-hal yang kecil di belanja pegawai.

“Meski tidak sekaligus terlaksana ada pembenahan, tapi paling tidak sedikit demi sedikit hal-hal yang perlu dibenahi agar dibenahi,” pesan Musawwir.

Honor tenaga harian lepas (THL) yang masuk dalam belanja tidak langsung, tegasnya, harus ditindaklanjuti dengan efektivitas kinerja THL di pelosok. Di mana harus ada penilaian kinerja dan peraturan bupati baru mengenai pensiun dini pada THL.

“Banyak THL yang hanya duduk-duduk saja. Banyak yang harus di efesiensi dan pembenahan oleh Pemkab Bangkalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti hal-hal yang akan membuat Bangkalan jadi lebih baik.

“Tentunya semua daerah di Jawa Timur tidak terlepas dari ketergantungan anggaran pemerintah pusat, termasuk Bangkalan. Penilaian APBD ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya,” tandasnya. (ina/waw)

DANA DAN REALISASI APBD BANGKALAN

1. Belanja daerah Rp2.219.396.304.681,20, realisasi 95,35 persen atau Rp2.116.224.183.529,56

2. Belanja tak langsung Rp1.369.232.407.610,76, realisasi 94,64 atau Rp1.294.195.071.496,21

3. Belanja langsung Rp850.163.897.070,44, realisasi 96,69 atau Rp822.029.112.023,35

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *