Dampak Kasus Kambing Etawa, 252 BUMDes di Bangkalan Tidak Aktif

  • Whatsapp
SOLUTIF: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, berharap desa kembali mengaktif badan usaha milik desa (BUMDes) melalui peraturan bupati (Perbup).

KABAR BANGKALAN -Mayoritas badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan tidak aktif. Dari 273 BUMDes, hanya 21 desa yang aktif melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan, sisanya 252 BUMDes tidak aktif. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kegiatan BUMDes. Melalui perbup tersebut, desa bisa kembali mengaktifkan BUMDes yang sudah lama tidak beroperasi. “Dengan adanya perbup itu, kami akan segera membentuk atau melaksanakan asosiasi BUMDes,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, fungsi asosiasi sebagai wadah menghidupkan kembali kegiatan BUMDes yang selama ini terkesan mati suri akibat adanya kasus pengadaan kambing etawa tahun 2018 lalu. Bahkan, sebagai wadah komunikasi untuk berbagi informasi dan kendala di keanggotaan BUMDes.

“Itu nanti akan kami kumpulkan teman-teman di desa. Perbup baru ini, karena dalam Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 3 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 baru turun di bulan empat dan bulan lima kami realisasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Bangkalan Handiyansyah menambahkan, geliat BUMDes pasca kejadian kasus kambing etawa memang mati suri. Namun, pihaknya kini telah memberikan sosialisasi dan edukasi untuk menghidupkan kembali melalui terobosan baru yakni paguyuban BUMDes.

“Dalam perbup ini, membahas tentang pendaftaran, pengurusan dan teknis pengelola BUMDes,” ucapnya.

Kebijakan yang bisa dia ambil saat ini, hanya pembentukan paguyuban BUMDes tersebut. Sebab, akan dijadikan sebagai payung semua BUMDes seluruh Bangkalan. Saat ini,hanya ada 22 desa yang kembali aktif. “BUMDes yang mulai aktif ini seperti pengembangan wisata di Telaga Biru,” paparnya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya fungsi BUMDes ini untuk memberdayakan masyarakat agar desa lebih mandiri. Bahka, untuk membangun desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). “Dengan mempunyai APBDes sendiri, desa tidak bergantung pada pemerintah lagi. Menjadikan desa lebih mandiri,” terangnya.

Menurutnya, ada banyak program BUMDes yang harus diambil masing-masing desa.  Salah satunya, bisa diwujudkan dalam bentuk koperasi desa, pariwisata maupun program lainnya yang bisa menyokong perekonomian desa. Sedangkan untuk modal awal yang dipakai BUMDes, bisa melalui dana desa (DD) atau dari luar.

Untuk BUMDes yang sudah ada dan akan dihidupkan kembali, dia berpesan agar manajemen di BUMDes tersebut jelas kegiatan dan programnya. Terutama, pada penyertaan modal. “Intinya bagaimana caranya BUMDes itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan perputaran ekonomi desa,” tukasnya. (ina/ito)

21 Desa dengan BUMDes masih aktif:

  1. Kamal
  2. Telang
  3. Kebun
  4. Sabiyan
  5. Langkap
  6. Sobih
  7. Lajing
  8. Pernajuh
  9. Telaga Biru
  10. Tlangoh
  11. Tambak Pocok
  12. Batangan
  13. Soket Dajah
  14. Soket Laok
  15. Pocong
  16. Sukolilo Barat
  17. Labang
  18. Kesek
  19. Batukorogan
  20. Ampara’an
  21. Paka’an Dajah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *