Kecamatan Disibukkan Ramainya Pemohon SIKM, 12 Orang Ditemukan Reaktif

  • Whatsapp
EVALUASI: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron memanggil lima camat di Bangkalan untuk menindaklanjuti perkembangan wabah Covid-19 di desa, Selasa (22/6/2021).

KABAR BANGKALAN| Minat masyarakat Bangkalan untuk membuat surat izin keluar masuk (SIKM) terbilang tinggi. Dalam kurun dua hari sejak diterbitkannya kebijakan baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan itu, setidaknya ada 924 pemohon telah mengajukan. Akhirnya ditemukan 12 orang yang hasil rapid tes antigennya reaktif. Sehingga pengajuan SIKM-nya ditolak.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, target dikeluarkannya kebijakan ini untuk melakukan pengetatan di lima kecamatan yang saat ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19 agar tidak meluas lagi. Terlebih untuk mempermudah pekerja yang setiap harinya harus pulang pergi dari Bangkalan ke Surabaya.

“Ini sebagai pengetatan secara masif, seperti mikro lockdown tapi ini juga bukan sebagai bentuk lockdown,” katanya, Selasa (22/6/2021) usai melakukan rapat evaluasi PPKM Mikro di Pendopo Bangkalan.

Dia juga meminta agar 12 orang yang hasil tesnya reaktif melakukan isolasi mandiri dan dilakukan swab PCR. Sambil menunggu hasil swab PCR, masyarakat yang reaktif diminta untuk mengurangi mobilitasnya.

“Semakin banyak pemohon SIKM, maka semakin berkurang pula swab antigen di Suramadu juga akan semakin berkurang,” tuturnya.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan ini juga menerangkan, SIKM ini khusus untuk pekerja, mulai pedagang pasar hingga pegawai yang setiap harinya melewati Jembatan Suramadu maupun Pelabuhan Kamal.

SIKM dikeluarkan dari kecamatan, pengurusannya dimulai dari keterangan desa hingga dilanjutkan surat non reaktif hasil swab antigen.

Dengan adanya SIKM, masih menurut lelaki yang kerap disapa Ra Latif ini, akan memudahkan Pemkab Bangkalan dalam melacak masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Untuk lima kecamatan yang menjadi atensi penyebaran Covid-19, camatnya diminta menindaklanjuti setiap permasalahan di desa. Nantinya dapat bekerja sama dengan puskesmas dan satgas Covid-19, mulai di tingkat desa maupun kecamatan.

“Kami minta khususnya kepada camat yang wilayahnya menjadi atensi penanganan Covid-19 agar mengetatkan pelaksanaan PPKM mikro. Segera lakukan koordinasi apabila ditemukan kendala,” imbuhnya.

Para petugas PPKM mikro hingga tingkat RT/RW juga diminta untuk terus melaksanakan pemantauan kasus aktif. Nantinya, data hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang tepat untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Dengan data yang obyektif, tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali,” tukasnya.

Sementara ini ada 8 desa dan kelurahan yang menjadi prioritas penanganan Covid-19, di antaranya Kelurahan Kraton, Pejagan dan Bancaran, Kecamatan Bangkalan. Kemudian Desa Arosbaya dan Tengket Kecamatan Arosbaya, Desa Moarah, Kecamatan Klampis dan Desa Kombangan Kecamatan Geger serta Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *