Legislator Bangkalan Buktikan Kurang Layaknya Rumah Karantina di Area Suramadu

  • Whatsapp
DISIDAK: Komisi D DPRD Bangkalan meninjau lokasi rumah karantina di gedung BPWS Suramadu sisi Bangkalan.

KABAR BANGKALAN-Viralnya video keluhan pasien Covid-19 di rumah karantina gedung BPWS Suramadu sisi Bangkalan, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan mendatangi lokasi tersebut untuk membuktikan kondisinya. Sampai di lokasi, para wakil rakyat itu kecewa lantaran menemukan penanganan pasien Covid-19 tidak maksimal.

Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan membeberkan, ketika tiba di lokasi, pihaknya tidak ditemui oleh pimpinan yang berwenang atau bertanggung jawab dari hal kecil sampai yang besar. Legislator Bangkalan itu hanya ditemui oleh perangkat administrasi dan wakil ketua bagian pengamanan.

Bacaan Lainnya

“Saya sangat menyayangkan banyak hal di sana,” katanya, Minggu (26/6/2021).

Sambutan itu membuatnya kecewa, karena menurutnya, penanganan pasien Covid-19 semestinya dilakukan rapid tes antigen. Karena menurutnya, warga yang dikarantina lantaran diduga terinfeksi Covid-19, jika sudah 10 hari tanpa gejala, mereka sudah dianggap tidak berisiko, artinya sudah dianggap sembuh meski hasil pemeriksaan masih reaktif.

“Sehingga, orang kan merasa jenuh. Padahal mereka di sana menunggu pemeriksaan apakah hasilnya ini terinfeksi atau tidak. Padahal mereka punya aktivitas di luar yang penting juga, seperti bekerja,” ungkap Nurhasan.

Semestinya, kata Nurhasan, satu ada dua hari sekali harus ada swab PCR. Para warga karantina ini harus menunggu 10 sampai 14 hari untuk pemeriksaan selanjutnya. Setelah tidak ada gejala, mereka diperbolehkan untuk pulang meski hasilnya pemeriksaan swab antigen reaktif.

Selain itu, yang tidak bergejala sebaiknya disarankan isolasi mandiri (isman). Sedangkan infrastruktur seperti toilet dan tempat tidur, harus layak.

Namun dia menemukan minimnya jumlah toilet, termasuk ketiadaan tempat ibadah dan kurangnya kebersihan ruangan.

Politisi dari PPP ini akan meminta penjelasan dan bukti medis terhadap aturan tersebut. Namun keterangan dari tim administrasi para pasien Covid-19 ini setiap hari sudah di-swab PCR.

“Ini kan tidak ada keselarasan informasi, yang betul ini yang mana. Padahal yang memberikan saya informasi tersebut, keduanya bertugas di sana. Jadi saya juga bingung mana yang benar ini kalau tidak ada penanggung jawabnya di sana,” terangnya.

Dituturkan pula, seharusnya di BPWS Suramadu sisi Bangkalan tersebut harus ada penanggung jawab yang bersiaga selama 24 jam. Bahkan saat dia berada di lokasi, tidak mengetahui apakah ada dokter atau tidak. Nur Hasan, hanya menemui petugas bagian keamanan dan administrasi, sebab tidak ada yang bisa dikonfirmasi lebih lanjut.

Dia juga mengingatkan agar harus ada SOP yang jelas, tidak ada perlakukan khusus di antara sesama pasien Covid-19. Apalagi memudahkan orang-orang yang punya kekuasaan dalam hal pengajuan permohonan isolasi mandiri.

“Jadi, dari Komisi D meminta syaratnya ada satu, yang hasilnya non-reaktif harus disegerakan pulang. Kalau hanya permohonan dari sekelompok orang seperti kepala desa atau camat dan dinkes, jangan dipermudah,” tegas Nurhasan. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *