Bangkalan Siapkan PPKM Mikro Darurat, Jika Gagal, Bupati Bisa Disanksi

  • Whatsapp
DIPERSIAPKAN: Para pejabat Pemkab Bangkalan melakukan vidcon dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan membahas PPKM mikro darurat.

KABAR BANGKALAN | Sebagai daerah yang masuk kategori harus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat, Bangkalan direncanakan mulai merealisasikannya pada 3 hingga 21 Juli 2021.  Namun beberapa hal pendukungnya sudah dipersiapkan. 

Kata Wakil Bupati Bangkalan Mohni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengirim petunjuk teknisnya (juknis). Tetapi rencana itu sudah dibahas dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan secara virtual. 

Bacaan Lainnya

Untuk draf juknisnya sudah dimunculkan dan dibahas dengan daerah-daerah yang diberlakukan PPKM mikro darurat untuk dikoreksi bersama daerah dan pakar. 

“Namun, kami belum tahu apa saja isinya, karena belum final. Kalau sudah dishare Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), nanti akan segera kami persiapkan,” jelas Mohni, Kamis (1/7/2021).

Pada Kamis (1/7/2021) malam, dilanjutkan dengan pembahasan persiapan dan personel yang bertugas untuk pelaksanaan PPKM mikro darurat tersebut. 

Sedangkan hasil pembahasan dengan Menko Maritim Investasi Luhut Panjaitan tersebut, realisasinya masih bersifat sangat pembatasan, bukan pelarangan atau penghentian untuk semua kegiatan atau aktivitas di luar ruangan.

Artinya, ketika PPKM mikro darurat diterapkan, kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan mobilitas tinggi akan dibatasi. Pembatasan itu dimulai dengan pengetatan terhadap tempat-tempat atau lokasi umum yang menimbulkan kerumunan. Mulai pelayanan publik hingga rumah makan.

“Diatur nanti sampai pada acara hajatan itu maksimal harus 30 orang dan juga restoran atau tempat makan itu boleh makan di tempat, tapi hanya 25 persen,” terangnya.

Setelah jam 20.00 WIB, untuk tempat makan dan cafe harus delivery atau harus dibawa pulang. Sedangkan, swalayan atau toko modern dan tempat umum lainnya wajib tutup. Pada kecamatan yang masih zona merah harus work from home (WFH).

Sedangkan yang work from office (WFO), sebanyak 50 persen yang bukan zona merah. Pemkab Bangkalan yang akan bertugas membagi. Khususnya kepada instansi-instansi yang sifatnya pelayanan kesehatan tetap masuk.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan TNI, Polri dan Satpol PP untuk mempersiapkan personelnya guna melakukan pengetatan pengawasan saat PPKM mikro darurat.  Bahkan berencana lebih ketat dan gencar lagi dalam melakukan operasi atau pengawasan pada tempat yang biasanya ramai.

Sebab jika PPKM mikro tidak berjalan, kata mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan ini, bukan masyarakat yang menerima sanksi, tetapi kepala daerahnya, dalam hal ini bupati Bangkalan

“Rujukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017, itu yang jadi acuannya. Tadi sudah disebutkan pasal-pasal sanksinya. Itu akan muncul di draf-nya, malam ini kemungkinan keluar. Dalam waktu dua hari ini kami akan fokus mempersiapkan itu,” pungkasnya. (ina/waw) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *