643 Lembaga PAUD di Bangkalan Tidak Terakreditasi

  • Whatsapp
Ratusan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bangkalan belum terakreditasi.

KABAR BANGKALAN | Mayoritas lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bangkalan belum terakreditasi. Dari 743 PAUD, hanya 100 lembaga yang terakreditasi. Sedangkan, 643 PAUD belum terakreditasi. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Sulistiawati, Minggu (4/7/2021).

Menurutnya, ketersediaan akreditasi sebagai tolak ukur kelayakan dan kinerja di suatu lembaga tersebut. Sedangkan, salah satu indikasi belum diakuinya ratusan lembaga PAUD oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) lantaran belum ada kesiapan dari pihak sekolah. Baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun kualifikasi standar lembaga itu sendiri.

Bacaan Lainnya

“Jadi, tahun kemarin kami sudah lakukan sosialisasi. Tahun ini, kami hanya memanggil 70 lembaga, karena kuotanya hanya segitu,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan, jatah setiap tahun untuk kuota akreditasi sekolah memang kerap kali sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu tidak lagi menggunakan penerapan kuota. Akan tetapi, berdasarkan kesiapan sekolah yang sudah memenuhi kriteria penilaian akreditasi. “Jadi setiap sekolah harus melakukan evaluasi, apakah sudah memenuhi atau belum. Lembaga harus mengisi instrumen untuk akreditas dan harus disertakan dengan bukti fisiknya,” tuturnya.

Hanya saja, kondisi di lapangan masih banyak sekolah yang belum melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) untuk kegiatan penilaian akreditasi. Padahal, banyak kemudahan jika sekolah bisa lolos akreditasi. Terutama, lembaga sekolah akan diprioritaskan untuk memperoleh bantuan melalui dana alokasi khusus (DAK).

“Begitu sebaliknya, akan sulit memperoleh bantuan dana jika tidak terakreditasi. Sekolah sudah memenuhi standar, terbilang mutu kualitas sekolah bagus, legalitas juga sudah diakui. Segala bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa diutamakan,” ucapnya.

Pihaknya berharap, agar setiap sekolah yang belum terakreditasi mulai mempersiapkan segala bentuk persyaratan. Sebab, format akreditasi setiap tahun tidak tetap dan kerap kali berubah. Kondisi tersebut, tentu sangat menyulitkan bagi setiap lembaga yang nantinya akan mengurus akreditasi. “Langkah kami, akan memanggil setiap sekolah dan sosialisasi untuk memberikan kemudahan proses akreditasi,” paparnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Mustahal Rasyid menyarankan, agar Disdik lebih peka terhadap keinginan setiap lembaga. Sebab, lembaga PAUD merupakan aset bagi Disdik. Sehingga, harus ada informasi lebih awal mengenai apa saja yang harus dilakukan sekolah untuk melengkapi persyaratan menjelang akreditasi. Sejauh ini, Disdik terkesan tertutup dalam hal akreditasi lembaga PAUD.

“Artinya mendorong supaya segera terakreditasi. Jika persyaratan sekolah masih tidak lengkap, seharusnya diberi pemahaman dan informasi akreditasi. Jangan dilepas, harus didampingi,” sarannya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *