Bupati Bangkalan Terapkan Pembatasan Salat Idul Adha Berjamaah

  • Whatsapp
CEGAH KERUMUNAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, menerapkan surat edaran (SE) tentang pembatasan salah Idul Adha tahun ini.

KABAR BANGKALAN | Pembatasan ibadah salat Idul Adha atau kurban, akan diberlakukan di Kabupaten Bangkalan. Melalui, Surat Edaran (SE) Bupati Bangkalan Nomor 440/104/433.208/2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan (Protkes) Salat Idul Adha atau Kurban. Sesuai SE tersebut, pelaksanaan ibadah hanya bisa diikuti 10 persen dari kapasitas masjid atau musala.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan KH Syarifudin Damanhuri meminta, agar masyarakat mematuhi aturan pemerintah tersebut. Sebab, salat Idul Adha hukumnya tidak wajib berjamaah di masjid atau musala. Melainkan, sunah muakad. “Jadi hukumnya tidak wajib masyarakat harus berjamaah di masjid,” ujarnya, Minggu (4/7/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kewajiban masyarakat saat ini menjaga jiwa dari ancaman wabah Covid-19. Yakni, jangan sampai masyarakat menjerumuskan diri ke mudaratan dengan tidak mematuhi anjuran pemerintah. Sebab, pemerintah menetapkan aturan sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan hal mudarat.

“Atau kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan menyebabkannya sakit, karena terinfeksi Covid-19. Bagi zona merah yang bahaya, sebaiknya salat di rumahnya masing-masing secara berjamaah. Terapkan protkes,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, dalam SE tersebut selain jamaah di tempat ibadah sebanyak 10 persen, kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. Salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M bisa diselenggarakan di lapangan terbuka atau di masjid dan mushalla di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19.

“Penyampaian khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan dilarang mengikuti Salat Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid. Begitu pula dengan pelaksanaan penyembelihan hewan qurban juga telah ditetapkan dalam SE ini,” responnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protkes yang ketat. Begitu pula dengan penggunaan alat, tidak boleh secara bergantian.

“Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing,” jelasnya.  (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *