Penghargaan Adipura di Bangkalan Terganjal Ketersediaan TPA

  • Whatsapp
PASRAH: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan, belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill.

KABAR BANGKALAN | Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan, untuk memperoleh penghargaan adipura masih jauh dari target dan harapan. Sebab, penghargaan nasional tersebut mengarah pada penilaian sejauh mana upaya pemerintah untuk mengurangi sampah. Utamanya, penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill.

Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis DLH Bangkalan Tricahya Agustinus menyampaikan, untuk mendapatkan penghargaan adipura diprioritaskan pada peninjauan TPA. Bahkan, pengkategorian Adipura berdasar level. Sedangkan setelah tahun 2015, Adipura Bangkakan tidak ada perubahan, masih masuk dan bertahan pada level 5.

Pihaknya mengaku, untuk mengupayakan kenaikan tingkat cukup sulit. Sebab, ketersediaan TPA belum ada dan masih terus dikaji. Penghargaan Adipura terakhir, pada 2015 lalu. Kota salak mendapatkan Adipura 8 kali sejak 2007 hingga 2015. Terakhir, lebih diarahkan pada pengolahan sampah rumah tangga.

“Tetapi tahun ini memang dinilai dari keberhasilan penanganan sampah,” paparnya, Senin (5/7/2021).

Sedangkan, untuk point penilaian tahun 2021 fokus pada dua penilaian. Masing-masing, pada pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH). Syarat utama untuk kembali mendapatkan Adipura, TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill. “Sistem ini menggunakan pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, bagi kami lokasinya saja belum ideal,” ucapnya.

Untuk mencapai pengolahan sampah tersebut, membutuhkan master plan yang baik. Termasuk juga, pada penyediaan anggaran. Sebab, untuk menciptakan TPA dengan sistem sanitary landfill memerlukan anggaran yang besar. “Tahun ini, kami masih fokus pada pembebasan dan revitalisasi bekas TPA dulu,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno menyampaikan, gelar Adipura memang memiliki serangkaian penilaian yang kompleks dan salah satu fokusnya adalah sampah. “Tahun ini, kami belum bisa karena memang pembebasan lahannya saja belum ada,” responnya.

Pihaknya sudah meminta, agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa bertindak cepat dan solutif. Sebab, permasalahan sampah memang tidak kunjung selesai jika lahan pembuangan belum tersedia. “Mari dimaksimalkan anggaran yang disediakan, agar segera digunakan,” tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *