Desanya juga kerap dijadikan lokasi penelitian dari dosen sosiologi UTM. Baik dari segi problem solvingnya hingga karakteristik sosial di desanya. Ia juga sedang berinovasi untuk mengembangkan pertanian di desanya.
Penulis: Fain Nadofatul M.
Sekcam Klampis Tidak Hadiri Mediasi Dugaan RSUD Syamrabu Langgar SOP
“Mudah-mudahan bumil lainnya bisa lebih berhati-hati. Selalu terapkan prokes dan jaga imun. Sehingga, tidak ada kejadian seperti ini lagi,” sarannya.
Pendaftaran CPNS bagi Penyandang Disabilitas Terbatas
“Para pelamar dari disabilitas bisa mendaftar ke formasi umum. Tapi ingat, jika melamar ke formasi umum perlakuan sama dengan yang umum. Tidak ada pengecualian, kecuali dia ikut formasi disabilitas,” tuturnya.
Tiga Program Penelitian di Bangkalan Gagal
Catur mengungkapkan, untuk menghasilkan penelitian yang bagus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, pernah melakukan penelitian tingkat provinsi dan nasional menghabiskan dana Rp1 miliar.
68 Ribu NIK Penerima Bansos Tidak Valid
“Kalau graduasi karena meninggal NIK-nya pasti valid, selama ada laporan kami akan melakukan update data DTKS,” tegasnya.
Pasca Ngamuk di Rumah Sakit, Inspektorat Panggil Sekcam Klampis
Joko mengungkapkan, sementara itu pihaknya belum memberikan sanksi terhadap Moh Tajul yang menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Klampis atas kegaduhan yang dia buat. Saat ini, dia hanya melakukan pembinaan dan menggali informasi lebih lanjut.
Anjing Liar Sempat Akan Dibius hingga Berhasil Diselamatkan
“Saya berkeliling mulai perumahan Lavender hingga pabrik es di daerah Mlajah. Ketemu teman di perumahan Lavender, katanya anjingnya ada di perumahan Griya Abadi,” ceritanya usai menemukan anjing itu.
Pasien Datang ke Rumah Sakit Selalu dalam Keadaan Parah
“Kalau pasien dalam kategori ringan masih bisa kami rawat. Tapi kalau sudah berat, meraka kan butuh alat-alat bantu nafas. Alat bantu nafas ini terbatas,” jelasnya.
Akibat Perselingkuhan, PNS di Bangkalan Alami Penundaan Pangkat Hingga Pembebasan Jabatan Struktural
Pihaknya menjelaskan, HBC berstatus PNS dengan jabatan eselon IV dijatuhi sanksi hukuman berat. Yakni pembebasan dari jabatan struktural dan dimutasi sebagai staf pada kantor Kecamatan Geger.
Sampah Medis di TPA, Kadinkes Sebut Bukan dari Faskes Naungan Dinkes
“Justru yang kami khawatirkan adalah dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang tidak bisa saya sebutkan di sini,” katanya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.